Breaking News
Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia. Harmoni Budaya dan Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I Angkatan 69 dalam Susun Rekomendasi Transisi Energi Indonesia Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan Berkas Dinyatakan Lengkap, Kasus Korupsi APBDes Jembatan Kembar Masuki Babak Pelimpahan Tahap II Polsek Parengan Polresta Tuban Pantau Lahan Jagung Warga Desa Pacing Dukung Program Astacita
Berita  

Polri Kawal Swasembada Pangan di Desa Telagawaru Lombok Barat

Bhabinkamtibmas Edukasi Warga Telagawaru Manfaatkan Lahan Produktif

LOMBOK BARAT – Dalam upaya nyata mendukung program prioritas Pemerintah Republik Indonesia terkait swasembada pangan, jajaran Kepolisian Resor Lombok Barat melalui sektor kewilayahan terus mengintensifkan pendampingan kepada masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui aksi nyata personel Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke tengah warga untuk mengedukasi pemanfaatan potensi lokal.

Pada Senin (19/1/2026), personel Bhabinkamtibmas Desa Telagawaru melaksanakan kegiatan sambang warga dengan misi khusus, yakni memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi rutin, melainkan sebuah gerakan edukatif untuk memotivasi masyarakat agar lebih produktif dalam mengelola lahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Komitmen Polri dalam Mengawal Ketahanan Pangan Nasional

Optimalisasi lahan produktif menjadi fokus utama dalam kunjungan lapangan kali ini. Petugas kepolisian tidak hanya memberikan arahan secara lisan, tetapi juga meninjau langsung area perkebunan dan pekarangan milik warga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terimplementasi dengan baik hingga ke level rumah tangga.

Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kapolsek Labuapi, Iptu I Nyoman Rudi Santosa, menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat adalah untuk memastikan program-program strategis nasional berjalan beriringan dengan keamanan wilayah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kegiatan yang dilakukan oleh personel Bhabinkamtibmas di Desa Telagawaru merupakan representasi dari komitmen Polri dalam mengawal program prioritas Presiden RI. Kami ingin memastikan bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari unit terkecil, yaitu lingkungan keluarga di desa-desa,” ujar Iptu I Nyoman Rudi Santosa saat memberikan keterangan resminya.

Mengubah Pekarangan Menjadi Sumber Ekonomi Keluarga

Dalam interaksi yang berlangsung hangat di area perkebunan warga, petugas mendorong masyarakat untuk tidak membiarkan lahan pekarangan rumah atau kebun kosong menjadi area yang tidak produktif. Berbagai jenis komoditas pangan jangka pendek disarankan untuk ditanam karena memiliki nilai manfaat yang tinggi dan perawatan yang relatif mudah.

Pihak kepolisian memberikan edukasi mengenai pemilihan tanaman yang tepat, seperti cabai, tomat, terong, singkong, hingga berbagai jenis buah-buahan. Tanaman-tanaman ini dinilai sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada ketersediaan di pasar yang harganya fluktuatif.

Lebih lanjut, Iptu I Nyoman Rudi Santosa menjelaskan bahwa gerakan ini memiliki dampak ganda, yakni dari sisi ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan menanam sendiri kebutuhan pokok, masyarakat dapat menghemat pengeluaran rutin secara signifikan.

“Kami terus mendorong warga agar memanfaatkan setiap jengkal lahan yang kosong. Jika setiap rumah tangga mampu memproduksi bahan pangan sendiri, maka ketahanan pangan nasional akan terbentuk dengan sendirinya dari bawah. Ini bukan hanya soal kebutuhan makan, tapi juga tentang memperkuat ekonomi keluarga di tengah tantangan global,” tambah Kapolsek Labuapi.

Dampak Positif dan Respon Masyarakat Desa Telagawaru

Selain aspek ekonomi, program ini juga bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pangan yang lebih segar dan bergizi. Melalui pendampingan yang konsisten dari pihak Bhabinkamtibmas, diharapkan muncul kesadaran kolektif di Desa Telagawaru untuk menjadikan aktivitas bertani di pekarangan sebagai gaya hidup baru yang bermanfaat.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme warga yang cukup tinggi saat berdialog dengan petugas. Beberapa warga bahkan mulai merencanakan penataan kembali lahan mereka yang sebelumnya terbengkalai. Pendampingan ini memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat bahwa pemerintah, melalui Polri, hadir memberikan dukungan nyata dalam aspek kehidupan yang paling mendasar.

Kegiatan sambang warga ini berakhir dengan situasi yang terpantau aman dan kondusif. Masyarakat Desa Telagawaru menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan pihak kepolisian dalam mengoptimalkan lahan produktif demi kesejahteraan bersama. Ke depan, Polri berencana untuk terus memantau perkembangan pemanfaatan lahan ini sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *