Mataram, NTB – Dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., didampingi Karo SDM Polda NTB memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral sebagai agenda evaluasi dan pengembangan Sentra Pertanian Jagung di Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Presisi Polda NTB, Rabu (14/01/2026).
Rakor ini dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB serta para pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Kadin NTB, Rektor Universitas Mataram, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Polres/ta jajaran Polda NTB beserta stakeholder terkait di masing-masing wilayah melalui zoom meeting, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., dalam keterangannya menjelaskan bahwa rapat tersebut diisi dengan pemaparan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Karo SDM Polda NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB. Paparan tersebut membahas capaian, tantangan, serta peluang pengembangan sentra pertanian jagung sebagai salah satu komoditas strategis pangan nasional.
Tidak hanya mendengarkan paparan, rakor juga diisi dengan sesi diskusi untuk membedah berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga stabilitas harga.
“Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung yang telah berjalan, sekaligus membahas pengembangan Sentra Pertanian Jagung di NTB. Melalui diskusi ini diharapkan lahir ide-ide positif yang mampu mendorong peningkatan dan pengembangan sentra jagung di daerah,” ungkap Kombes Pol. Mohammad Kholid.
Selaku Satgas Pangan di wilayah NTB, Polda NTB berharap momentum evaluasi lintas sektoral seperti ini dapat melahirkan pemahaman baru, memperkuat sinergi antarinstansi, serta menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi sebelumnya. Dengan demikian, upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya melalui komoditas jagung di NTB, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.(*)
Berita Terkait
Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
