Breaking News
Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia. Harmoni Budaya dan Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I Angkatan 69 dalam Susun Rekomendasi Transisi Energi Indonesia Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan Berkas Dinyatakan Lengkap, Kasus Korupsi APBDes Jembatan Kembar Masuki Babak Pelimpahan Tahap II Polsek Parengan Polresta Tuban Pantau Lahan Jagung Warga Desa Pacing Dukung Program Astacita
Berita  

Gelar Program “Mother Policing”, Sat Polairud Polres Sumbawa Gandeng Muslimat NU Perkuat Keamanan Pesisir

Sumbawa Besar, NTB — Sat Polairud Polres Sumbawa meluncurkan langkah strategis dalam menjaga kondusifitas wilayah perairan melalui kolaborasi inovatif bersama Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sumbawa. Mengusung konsep Mother Policing (Polisi Keibuan) yang dipadukan dengan syiar agama, program ini resmi dipaparkan dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada Selasa (03/02/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kasat Polairud IPTU Baiq Shinta Dewi Ratna Negari, S.H., menjelaskan bahwa pendekatan Mother Policing merupakan wujud pemolisian masyarakat (community policing) yang mengedepankan sisi humanis, kasih sayang, dan dialog interaktif. “Sinergitas ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan upaya kami merangkul ibu-ibu pesisir melalui sentuhan keibuan untuk mendengar langsung keluh kesah mereka. Dengan pendekatan yang persuasif dan berbasis nilai agama, kami ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga ekosistem laut adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab keluarga agar terhindar dari praktik ilegal yang merusak,” ungkap IPTU Baiq Shinta dalam materinya.

Program ini menitikberatkan pada pencegahan dini tindak pidana kelautan, seperti penggunaan bom ikan (destructive fishing), penyelundupan, hingga penyalahgunaan narkoba di wilayah pesisir. Melalui forum “Curhat Ibu Pesisir”, Sat Polairud berupaya mengidentifikasi potensi kerawanan sosial dan ekonomi yang sering menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum. Dengan melibatkan Muslimat NU, pesan-pesan Kamtibmas disampaikan melalui bahasa agama yang menyentuh hati, menekankan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang halal dan sesuai aturan hukum.

Selain aspek keamanan, kolaborasi ini juga menyasar penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Muslimat NU bersama Sat Polairud berkomitmen memberikan keterampilan (skill) pengolahan hasil perikanan bagi kelompok ibu-ibu di pesisir. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan laut menjadi produk olahan bernilai ekonomis tinggi, seperti abon ikan dan kerupuk. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga, diharapkan tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan keterlibatan warga dalam tindak pidana dapat diminimalisir secara signifikan.

Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus dan anggota Muslimat NU ini diharapkan mampu menciptakan efek domino positif terhadap keamanan perairan Sumbawa. Melalui peran strategis perempuan sebagai pilar ketahanan keluarga, Sat Polairud Polres Sumbawa optimis bahwa edukasi yang diberikan akan mampu mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, religius, dan taat hukum. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan organisasi keagamaan memiliki dampak besar dalam mendukung stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Sumbawa. (MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *