Breaking News
Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia. Harmoni Budaya dan Inovasi Tiongkok Menginspirasi Delegasi PKN I Angkatan 69 dalam Susun Rekomendasi Transisi Energi Indonesia Kunjungi PLTS Longqingxia Tiongkok, Delegasi PKN 69 Formulasikan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan Berkas Dinyatakan Lengkap, Kasus Korupsi APBDes Jembatan Kembar Masuki Babak Pelimpahan Tahap II Polsek Parengan Polresta Tuban Pantau Lahan Jagung Warga Desa Pacing Dukung Program Astacita
Berita  

Dukung Ketahanan Pangan, Polri Sambangi Petani Bagik Polak

Polres Lombok Barat Kawal Program Kemandirian Pangan di Labuapi

Lombok Barat, NTB – Dalam upaya mendukung program strategis nasional terkait kemandirian pangan, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat terus mengintensifkan kehadiran personelnya di tengah masyarakat produktif. Pada Minggu (18/1/2026), Personel Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak melaksanakan aksi turun ke lapangan untuk bersilaturahmi dengan warga petani guna memastikan stabilitas sektor pertanian sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dari ancaman informasi menyesatkan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara melalui institusi Polri dalam mengawal kedaulatan pangan dari tingkat desa. Dengan mengenakan seragam dinas lengkap, petugas kepolisian menyusuri area persawahan dan perkebunan di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, untuk berdialog langsung mengenai tantangan dan perkembangan hasil tani masyarakat setempat.

Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pendampingan Bhabinkamtibmas

Kegiatan sambang desa kali ini tidak sekadar menjadi ajang pertemuan formal, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap para petani. Berdasarkan fakta visual di lokasi, personel Bhabinkamtibmas tampak berinteraksi hangat di tengah hamparan tanaman jagung yang mulai tumbuh subur serta beberapa komoditas hortikultura yang dikelola secara mandiri oleh warga. Kehadiran Polri di area produksi ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka.

Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kapolsek Labuapi, Iptu I Nyoman Rudi Santosa, menegaskan bahwa peran Bhabinkamtibmas saat ini telah bertransformasi menjadi mitra strategis masyarakat dalam berbagai lini, termasuk sektor ekonomi primer. Pendampingan terhadap petani menjadi krusial agar program ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara maksimal mulai dari hulu.

“Kami ingin memastikan bahwa para petani di wilayah Labuapi, khususnya Desa Bagik Polak, merasa didukung sepenuhnya dalam mengelola lahan produktif mereka. Sinergi antara kepolisian dan warga adalah kunci utama dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional,” ujar Iptu I Nyoman Rudi Santosa saat memberikan keterangan pada Minggu siang.

Edukasi Kamtibmas dan Antisipasi Berita Hoaks

Selain fokus pada aspek pertanian, kepolisian juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di tengah derasnya arus informasi digital, para petani diingatkan untuk tetap bijak dalam mencerna setiap kabar yang beredar, terutama yang berkaitan dengan stabilitas sosial dan politik di daerah.

Iptu I Nyoman Rudi Santosa menambahkan bahwa selain menjaga fisik lahan, warga juga harus menjaga “ekosistem informasi” di lingkungannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu kedamaian di tingkat desa melalui isu-isu provokatif.

“Petugas di lapangan secara humanis mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya atau berita bohong (hoaks). Kami sampaikan pula agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.

Komitmen Polri Terhadap Kemandirian Desa

Kegiatan yang berlangsung di Desa Bagik Polak ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Polri dalam memastikan stabilitas sosial berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi sektor pertanian. Dengan terjun langsung ke sawah, Polri dapat mendengar keluh kesah petani secara langsung, baik mengenai kendala teknis pertanian maupun potensi gangguan keamanan di sekitar area perkebunan.

Harapannya, melalui pendampingan yang konsisten, Desa Bagik Polak dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam hal kemandirian pangan. Polri meyakini bahwa ketika ketersediaan pangan di tingkat desa terjamin dan masyarakatnya cerdas dalam memfilter informasi, maka stabilitas keamanan nasional akan lebih mudah terjaga.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di wilayah hukum Polsek Labuapi terpantau kondusif. Bhabinkamtibmas Desa Bagik Polak menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala guna mewujudkan desa yang mandiri secara pangan, sejahtera petaninya, dan tetap tangguh terhadap segala bentuk gangguan informasi menyesatkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *