Berita  

Rapat Koordinasi PAKEM 2025: Dompu Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas dan Pantau Aliran Kepercayaan

Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Dompu, Rabu pagi (2/7), Pemerintah Kabupaten Dompu bersama unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) Tahun 2025. Rapat ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Dompu.

Kegiatan dimulai pukul 08.30 WITA dan dibuka oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dompu selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, ia menyinggung berbagai isu geopolitik internasional seperti konflik Israel–Palestina dan Iran–Israel, yang dapat memberi pengaruh terhadap tensi sosial di tingkat lokal jika tidak diantisipasi secara tepat. Ia juga menyinggung keberadaan ormas dan aliran kepercayaan yang masih berkembang di beberapa wilayah Indonesia, termasuk NTB.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis seperti: Polres Dompu, Kodim 1614 Dompu, BIN daerah, Kementerian Agama, Kesbangpol, Bagian Hukum Pemda, Dikpora, MUI, FKUB, ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah, LDII), serta sejumlah camat dan Kapolsek Dompu.

Dalam paparannya, perwakilan Kesbangpol menyebut bahwa sejauh ini belum ditemukan dampak signifikan dari konflik global terhadap kondisi di Dompu. Namun, pihaknya mencatat adanya sekitar 60 orang penganut aliran kepercayaan di Desa O’o. Selain itu, terdapat penyebaran pemahaman Khilafatul Muslimin oleh seorang warga Desa Katua, yang dinilai perlu diwaspadai karena menyampaikan sistem pemerintahan non-konstitusional.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menegaskan pentingnya merawat harmoni umat beragama di tengah arus informasi global yang seringkali provokatif. Ia juga menyinggung insiden viral nasional seperti pernikahan dengan mayat sebagai pengingat bahwa pemahaman keagamaan yang menyimpang harus diantisipasi secara kolektif.

Dari unsur pendidikan, Dinas Dikpora melaporkan belum adanya pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Simpasai meskipun telah mendapat persetujuan warga. Sebagai langkah pembinaan generasi muda, pihaknya terus melaksanakan program Imtaq dan Dompu Mengaji di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Kementerian Agama dan MUI Dompu menekankan pentingnya edukasi spiritual yang lurus dan menjauhi unsur mistik seperti kepercayaan terhadap jenglot atau benda-benda bertuah. Ketua Muhammadiyah Dompu juga menegaskan bahwa tidak ada warganya yang menyimpang ke aliran lain.

Dari unsur keamanan, Polres Dompu melalui KBO Intelkam melaporkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, situasi terpantau aman dan kondusif. Pemantauan terhadap pergerakan kelompok atau aliran menyimpang dilakukan hingga ke tingkat desa melalui sinergi dengan seluruh unsur.

Pihak Kodim 1614 Dompu juga menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir belum ditemukan gerakan baru aliran kepercayaan yang membahayakan. Dinas Dukcapil menyarankan pendataan penduduk pendatang agar status kependudukan mereka jelas demi kepentingan monitoring.

Menutup rapat, Kapolsek Dompu Ipda Ade Helmi, S.H menekankan pentingnya koordinasi awal menjelang kegiatan-kegiatan keagamaan agar pengamanan bisa berjalan optimal tanpa tergesa-gesa.

Kasi Humas Polres Dompu AKP Zuharis, S.H, yang mewakili institusi kepolisian dalam rilis resminya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada ormas atau aliran kepercayaan yang menunjukkan potensi mengganggu ketertiban masyarakat, baik secara langsung maupun karena pengaruh konflik luar negeri.
“Rapat koordinasi seperti ini bukan hanya menjadi ruang musyawarah dan pertukaran informasi, tapi juga menjadi dasar untuk menindaklanjuti langsung di lapangan. Sinergi ini penting demi menjaga Dompu tetap aman, damai, dan harmonis,” tegas AKP Zuharis.

Rangkaian rapat berakhir pukul 10.50 WITA dalam suasana kondusif, dengan semangat kolaboratif dari seluruh peserta yang hadir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *